Jakarta, Sibernews.co - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar menegaskan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadi wakil Pemerintah untuk membahas revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD (MD3), bukan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun
Jakarta, Sibernews.co - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta Kepala Daerah pahami regulasi dan Undang-Undang. Dengan memahami dan patuh terhadap regulasi, kepala daerah diharapkan tak terjerat kasus hukum termasuk kasus tindak pidana korupsi (tipikor).
Jakarta, Sibernews.co - Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peluncuran (launching) Sistem Informasi Krisna 3.0.
Jakarta, Sibernews.co - Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyepakati Optimalisasi Pendapatan dan Penertiban Aset Daerah.
Jakarta, Sibernews.co - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan sudah mendesak. Pasalnya, masa kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan segera habis dalam waktu 1 bulan ke depan.
Sibernews.co - Pelaksana Tugas Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Drs. Akmal Malik, MSi mengingatkan, sesuai regulasi yang berlaku sekarang ini Pilkada Serentak 2020 akan menghasilkan Kepala Daerah dengan masa jabatan maksimal 4 tahun.
Sibernews.co - Sebanyak 1793 Gapura Terdaftar dalam Festival Gapura Cinta Negeri. Data tersebut diambil hingga batas waktu pendaftaran pada Sabtu (17/08/19) pukul 23.59 WIB.
Sibernews.co - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo menegaskan pemerintah selalu berupaya untuk memajukan desa dan kelurahan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Sibernews.co - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik jajaran Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI. Pelantikan dilakukan di Ruang Sidang Utama Lt.3 Gedung A Kemendagri, Jakarta, Kamis (15/08/19).
Sibernews.co - Kementerian Dalam Negeri hingga kini terus mendorong Penegakkan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN yang melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
