Jakarta, Siber-news.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian angkat bicara soal pemakzulan Bupati Jember Faida yang mencuat melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam sidang paripurna.
Jakarta, Siber-news.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong kesiapan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan setiap tahapan Pilkada dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19.
Siber-news.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum menegaskan kembali persiapan Pilkada dan mendukung penuh agar stabilitas sosial-politik di daerah tetap terjaga dalam menyambut Pilkada Serentak Tahun 2020 serta penerapan protokol
Siber-news.com - Batas waktu penyampaian hasil penyesuaian APBD yang sebelumnya ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2020, tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, paling
Sibernews.co - Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah meluncurkan (launching) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
Sibernews.co - Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Sri Handoko meminta seluruh Kesbangpol untuk menghadiri rapat koordinasi nasional "Simpul Strategis Pembumian Pancasila" yang akan dilaksanakan pada Rabu (16/10/2019).
Sibernews.co - Plt. Menteri Hukum dan HAM yang juga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan empat alasan mendasar rencana pemindahan Ibu Kota. Salah satunya yang berkenaan dengan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi untuk menghapuskan Jawa Sentris.
Jakarta, Sibernews.co - Kementerian Dalam Negeri kembali memberikan dukungan dalam hal data kependudukan sementara untuk Pilkada Serentak tahun 2020, data kependudukan tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada KPU untuk penetapan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu atau DP
Jakarta, Sibernews.co- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan Pandangan Akhir Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang MPR, DPR, DPD (MD3) pada sidang Paripurna DPR RI.
Jakarta, Sibernews.co - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD (MD3) dimaksudkan untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan yang lebih demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
