Tidak Efektif : 23 Lembaga Pemerintahan Telah Dibubarkan, Jokowi Siap Ulangi di Periode Kedua

Nasional, Sibernews.co - Presiden terpilih Joko Widodo tampaknya tidak akan main-main dengan reformasi birokrasi di pemerintahannya pada periode kedua kelak. Ia pun tak segan-segan membubarkan lembaga atau organisasi pemerintahan yang tidak efektif atau justru menjadi sumber masalah.

Penegasan itu muncul saat Jokowi melakukan pidato sebagai presiden terpilih di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pertengahan Juli 2019.

"Kalau ada lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, akan saya bubarkan," tegas Jokowi.

Jokowi menyebutkan, pemerintahannya di periode kedua akan melanjutkan reformasi birokrasi, penyederhanaan proses perizinan, maupun kelembagaan. Salah caranya dengan menghapus sejumlah lembaga nonstruktural (LNS), berupa badan maupun komisi. Pembubaran itu tercantum di antaranya dalam Perpres No 176 Tahun 2014.

Pembubaran itu akan dilakukan jika lembaga itu benar-benar tidak bermanfaat, tidak efisien, dan bahkan jadi sumber masalah. Oleh karena itu ia meminta agar perubahan segera dilakukan mulai dari sekarang, semua lembaga pemerintah harus meningkatkan kinerja demi terwujudnya lembaga yang cekatan dan mengikuti perkembangan zaman.

Reformasi birokrasi secara sederhana diartikan sebagai, "Tidak ada lagi pola pikir lama, tidak ada lagi kerja linier, tidak ada lagi kerja rutinitas, tidak ada lagi kerja monoton, tidak ada lagi kerja di zona nyaman, harus berubah. Sekali lagi, kita harus berubah. Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja, menuntut kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman," kata Jokowi.

Di periode pertama Pemerintahan Jokowi, sudah ada 23 lembaga pemerintah sudah dibubarkan. Jokowi menyebutkan, pemerintahannya di periode kedua akan melanjutkan reformasi birokrasi, penyederhanaan proses perizinan, maupun kelembagaan.

Jokowi menekankan, bersama Ma'ruf Amin, dirinya ingin mewujudkan negara yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif.

Ia mengaku akan melakukan pengecekan sendiri terkait kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan sistem yang diterapkan pada masing-masing lembaga pemerintah. Jika dirinya menemukan lembaga yang tidak menerapkan sistem secara efisien dan efektif, maka ia tidak segan untuk 'mencopot' pejabat lembaga tersebut.

Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, menjadi kunci bagi reformasi birokrasi. Dan Jokowi berjanji akan mengecek sendiri dan akan mengontrol sendiri. Jika tidak efisien atau tidak efektif, dipastikan akan dipangkas dan dicopot pejabatnya.

Perlu diketahui, dulu belum genap dua bulan setelah dilantik sebagai Presiden (20 Oktober 2014), Jokowi langsung meneken Peraturan Presiden Nomor 176 tahun 2014 yang menyatakan ada 10 lembaga yang dibubarkan pada 5 Desember 2014.

Lembaga itu:

1. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional
2. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
3. Dewan Buku Nasional
4. Komisi Hukum Nasional
5. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional
6. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
7. Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
8. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
9. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
10. Dewan Gula Indonesia

Sebulan kemudian, tepatnya 21 Januari 2015, Jokowi  mengeluarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2015. Aturan ini menjadi dasar hukum dalam melebur dua lembaga ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yaitu:

1. Badan Pengelolaan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi hutan, dan Lahan Gambut
2. Dewan Nasional Perubahan Iklim

Pada tahun 2016 pun, pada 31 Desember 2016 Jokowi kembali meneken Peraturan Presiden Nomor 124 tahun 2016 yang intinya membubarkan lembaga:

1. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional

Pada 30 Desember 2016, Jokowi kembali mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 untuk membubarkan sembilan lembaga, antara lain:

1. Badan Benih Nasional
2. Badan Pengendali Bimbingan Masal
3. Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan
4. Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Karimun
   Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi
5. Dewan Kelautan Indonesia
6. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
7. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
8. Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis

Pada tanggal 2 Maret 2017 Jokowi juga menerbitkan Peraturan Presiden No, 21 Tahun 2017 sebagai payung hukum pembubaran lembaga:

1. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
2. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.