Terkait Pemberitaan, Ahli Pers: Bawaslu Tidak Berhak Panggil Wartawan
Siber-news.com - Musim politik Pilkada Serentak tahun 2020 ini, beberapa wartawan dipanggil Bawaslu terkait pemberitaan di media massa yang ditulisnya.
Kasus ini terjadi terhadap reporter Apahabar.com, Muhammad Robby. Dia dipanggil Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terkait pemberitaan dengan judul "Pemprov Kalsel Kucurkan Pengamanan Sosial Rp 19 Miliar, Rp 100 ribu Per KK" yang diterbitkan pada Senin 11 Mei 2020 pukul 19.30 WIB.
Pemanggilan klarifikasi dilaksanakan pada Sabtu 31 Oktober 2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.
Selain itu, kasus serupa juga pernah menimpa wartawan media online di Bengkulu. Setidaknya, sudah dua wartawan media online di Bengkulu yang dipanggil Bawaslu terkait pemberitaan.
Ahli Pers Dewan Pers, Kamsul Hasan berpendapat, pemanggilan klarifikasi dari Bawaslu kepada reporter atau wartawan tidak sesuai dengan pasal 15 dan pasal 17 UU Nomor 40 tentang Pers. Jadi menurutnya tidak pemanggilan tersebut tidak perlu dihadiri.
"Bila masyarakat atau Bawaslu menemukan berita tak berimbang atau tidak independen, laporkan ke Dewan Pers, bukan eksekusi sendiri," kata Kamsul Hasan.
Kamsul Hasan mengingatkan, undangan klarifikasi dari Bawaslu tidak perlu dihadiri sebab Bawaslu tidak berhak memanggil wartawan terkait pemberitaan karena hal itu menjadi ranah Dewan Pers. Namun berbeda jika pemanggilan dilakukan oleh penyidik, maka wajib dihadiri sebab hal tersebut "pro yustitia", nantinya setelah dipanggil penyidik, wartawan memiliki "hak tolak".
"Jika dipanggil penyidik wajib hadir, nanti dijelaskan posisi wartawan yang memiliki hak tolak dan meminta tidak dilanjutkan," terangnya.
