2019 Ganti Presiden, Gerindra Minta Pemerintah Tak Parno
Sibernews.co - KPU Bawaslu tak mempermasalahkan sekaligus tak melarang deklarasi #2019GantiPresiden, wakil ketua komisi II DPR Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria meminta pemerintah tak parno dengan gerakan tersebut.
" Kalau ada gerakan masyarakat ganti presiden, itu biasa saja karena gerakan ganti presiden (tahun) 2019, itu diatur UU tiap 5 tahunan ganti presiden, pergantian. Kecuali hari ini kita bikin gerakan turunkan Jokowi, umpamanya, Itu lain, " ujar Riza saat dihubungi, rabu (29/08/18).
Riza memandang gerakan #2019GantiPresiden hal lumrah dan sah. Riza meminta pemerintah tak berlebihan menyikapi gerakan tersebut, " kalau ada gerakan #2019GantiPresiden itu biasa sah-sah saja, kenapa jadi parno, panik, represif aparat, kenapa pemerintah jadi panik, " ucap Riza.
Ketua DPP Partai Gerindra itu menyinggung sejumlah aktivis #2019GantiPresiden yang mendapat penolakan, Riza sangat menyayangkan tindakan yang disebutnya persekusi itu.
" Kasihan Neno, Dhani dipersekusi. Menuduh persekusi tapi sendirinya pihak Pak Jokowi, kelompoknya, pendukungnya, melakukan persekusi," sesal Riza.
Bagi Riza, aneh kalau gerakan #2019GantiPresiden terus dipertentangkan, sembari mengungkit gerakan tandingan #2019GantiPresiden, Riza meminta aparat bertindak adil.
" Yang lucu lagi, aneh bin ajaib, aparat tak bisa bertindak malah membiarkan, sebaliknya di sisi lain kelompok dukung Jokowi dengan leluasa bikin deklarasi dukung besar-besar di mana-mana dengan biaya yang besar, entah dari mana juga tidak jelas biayanya, dari sponsor tak terbuka tapi dilindungi aparat, " beber Riza.
" Kita tak pernah ribut, menyalahkan, melarang padahal itu bisa dibilang melanggar UU, tapi sebaliknya, gerakan ganti presiden dianggap makarlah, salah, berlebihan, " pungkas dia. [Rv]
