KPU Mulai Distribusikan logistik Pemilu ke Kecamatan
Sibernews.co - Menjelang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu, Rabu (27/06/2018) KPU Kota Bengkulu mulai distribusikan logistik pemilu ke setiap kecamatan. Dalam pendistribusian ini, KPU Kota gandeng aparat kepolisian untuk melakukan pengawalan mulai dari gudang KPU sampai ke PPK Kecamatan.
Komisioner KPU Kota Bengkulu, M. Alim MS, S.Sos, Selasa (26/06/2018) mengatakan hari ini logistik pemilu mulai distribusikan ke seluruh PPK.
"Pendistribusian logistik pemilu ke setiap PPK dan setelah sampai PPK untuk di periksa ulang dan jika ada kerusakan untuk segera dilaporkan sehingga dapat segera diperbaiki," ujarnya.
Dia berharap mulai dari hari pemungutan suara hingga penghitungan dan rekapitulasi suara dapat berjalan lancar.
Pihaknya menjadwalkan hingga malam hari, semua logistik sudah harus selesai didistribusikan.
Logistik berupa kotak suara yang dikirim ke kecamatan, terang Alim, sengaja belum disegel. Tujuannya, dari petugas PPK, dan PPS serta Panwas bisa bersama sama melakukan checking terkait jumlah surat suara, maupun jumlah formulir, serta perlengkapan lain.
"Setelah semua clear, baru ditandatangani dan disegel," katanya.
Alim juga menghimbau kepada seluruh masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk dapat menyalurkan hak pilihnya secara adil, demokratis, dan aman.
“Siapa saja yang telah berhak dapat memberikan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.
Berdasarkan peraturan KPU berdasarkan sosialisasi kepada penyelenggara hingga tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), bahwa pemilih yang terdaftar di DPT dan sudah mendapatkan formulir C.6 tidak lagi wajib untuk menunjukkan KTP Elektronik atau Surat Keterangan menjelang memberikan hak suara.
Lebih jauh Perludem juga mendesak pengawas pemilu, serta aparat penegak hukum pilkada lainnya, untuk proaktif dan melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di dalam hari tenang menjelang pemungutan suara, serta memberikan jaminan perlindungan hak pilih bagi warga negara, serta mengawal proses pemilihan kepala daerah berjalan secara damai, adil, dan demokratis. (JK)
