Bawaslu: Andi Arief Absen Bikin Laporan Soal Mahar Sandi Tak Jelas
Sibernews.co - Bawaslu memutuskan dugaan mahar Rp 1 triliun Sandiaga Uno tidak dapat dibuktikan, putusan ini di ambil karena Bawaslu tidak dapat mendengar keterangan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief.
" Dari tiga saksi yang diajukan oleh pelapor, satu saksi atas nama Andi Arief tidak dapat di dengarkan keterangannya karena tidak memenuhi undangan yang telah disampaikan oleh Bawaslu," kata ketua Bawaslu Abhan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/08/18).
Abhan mengatakan, tidak hadirnya Andi membuat laporan tidak jelas. Menurutnya, hal ini karena Andi menjadi saksi kunci atas dugaan mahar tersebut.
" Ketidakhadiran Andi Arief memenuhi undangan Bawaslu menjadikan laporan yang di laporkan tidak mendapatkan kejelasan terjadinya peristiwa pemberian uang kepada partai PKS dan PAN," kata Abhan.
" Hal ini di karenakan Andi Arief adalah satu-satunya sumber informasi dari pelapor maupun saksi yang menyatakan bahwa peristiwa yang mereka ceritakan bukanlah peristiwa yang mereka lihat langsung melainkan hanya melalui akun twitter Andi Arief," sambungnya.
Bawaslu telah memeriksa dan meminta keterangan saksi dan pelapor terkait kasus ini. Namun menurutnya, keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan karena saksi tidak melihat secara langsung.
" Bahwa terhadap keterangan pelapor dan saksi-saksi yang telah di ambil keterangannya pada proses klarifikasi, para saksi tidak melihat, mendengar, atau mengalami secara langsung peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor. Melainkan mendengar dari keterangan pihak lain (testimunium de auditu) sehingga tidak memiliki kekuatan dalam pembuktian," tuturnya.
Sehingga hal ini membuat bukti yang di lampirkan dalam laporan tidak dapat dibuktikan, salah satu bukti yang di sampaikan yaitu berupa kliping berita, screenshoot hingga video.
" Bahwa terhadap pokok laporan nomor 01/LP/PP/RI/00 00/VIII/2018 yang menyatakan di duga telah terjadi pemberian imbalan berupa uang oleh Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden tidak dapat di buktikan secara hukum. Tidak di temukan jenis dugaan pelanggaran pemilu yang di langgar oleh terlapor," ucap Abhan.
Dugaan mahar ini di laporkan oleh Wakil Ketua Umum LSM Federasi Indonesia Bersatu, Frits Bramy Daniel. Sandi di duga memberikan mahar sebesar 1 triliun kepada PAN dan PKS sebagai imbalan pada pencalonan presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2019. [Rv]
